RAGAMUTAMA.COM – Ketua DPR Puan Maharani menghadiri penutupan retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada 27 Februari 2025.
Kehadirannya menjadi sorotan karena ia tampil mengenakan seragam loreng Komponen Cadangan (Komcad) bersama dengan tokoh-tokoh lain, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi), dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Acara ini diisi dengan berbagai kegiatan, salah satunya upacara parade senja yang dipimpin langsung oleh Prabowo. Dalam sambutannya, Puan juga mengucapkan selamat kepada gubernur, wali kota, dan bupati yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025.
Namun, meskipun hadir dalam acara ini, banyak pihak menyoroti sikap politik PDIP ke depan, terutama terkait perannya sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
Setelah dua periode menjadi partai penguasa dalam pemerintahan Jokowi, PDIP kini berada di luar pemerintahan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pengamat politik, apakah PDIP akan tetap berada di luar kekuasaan sebagai oposisi atau perlahan membangun komunikasi dengan pemerintahan Prabowo.
Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Lili Romli, menilai bahwa kehadiran Puan dalam acara ini merupakan hal positif, tetapi tetap mengingatkan bahwa PDIP sebaiknya mempertahankan peran sebagai oposisi yang kritis.
“Saya kira ini langkah yang baik, tapi PDIP harus tetap menjadi oposisi untuk menjaga mekanisme check and balances dalam pemerintahan,” ujar Lili pada 28 Februari 2025.
Lili juga menambahkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang kuat agar pemerintahan tetap berjalan dalam koridor yang benar dan tidak bertindak sewenang-wenang.
Dalam acara retret tersebut, Puan tampak akrab dengan Presiden Prabowo dan beberapa tokoh nasional lainnya. Ini memunculkan spekulasi bahwa ada komunikasi politik antara PDIP dan pemerintahan baru.
Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari PDIP terkait kemungkinan kerja sama atau dukungan terhadap pemerintahan Prabowo.
Beberapa elite PDIP masih menegaskan pentingnya menjaga jarak dengan pemerintahan baru, sementara ada pula yang membuka peluang komunikasi politik dengan alasan stabilitas nasional dan kepentingan jangka panjang.
Seorang sumber dari internal PDIP menyebutkan bahwa hubungan antara PDIP dan pemerintahan Prabowo masih cair dan bisa berubah tergantung perkembangan politik ke depan.
“Kami masih melihat situasi. PDIP tetap menjadi kekuatan politik besar, dan keputusan soal arah politik akan dipertimbangkan dengan matang,” ujar salah satu kader PDIP yang enggan disebutkan namanya.
