REPUBLIKA.CO.ID, SUKOHARJO — Salah satu konglomerat terkemuka di Indonesia dalam bidang tekstil dan garmen, Grup Sritex, menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah, jumlah total karyawan yang terdampak mencapai angka sebanyak 10.965 orang.
Informasi ini diungkapkan setelah menerima laporan dari kurator yang menangani kasus tersebut. Dalam rincian yang disampaikan, PHK mulai terjadi sejak Januari 2025, diawali dengan PT. Bitratex Semarang yang merumahkan 1.065 karyawan. Kemudian, per tanggal 26 Februari 2025, tindakan serupa dilakukan oleh beberapa perusahaan dalam grup ini. PT Sritex Sukoharjo menjadi penyumbang terbesar dengan 8.504 karyawan di-PHK. Diikuti oleh PT Primayuda Boyolali yang memutus hubungan kerja dengan 956 orang, PT Bitratex Semarang kembali melakukan PHK terhadap 104 karyawan, dan PT Sinar Panja Jaya Semarang yang merumahkan 40 orang.
Konflik ini bukan pertama kalinya mengguncang Sritex. Sebelumnya, pada Agustus 2024, PT Sinar Panja Jaya juga telah melakukan PHK kepada 300 karyawan. Namun, hingga saat ini, para pekerja tersebut belum menerima hak pesangon mereka, memperburuk situasi tenaga kerja yang sudah tertekan.
Berhenti bekerja awal puasa
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo menyebut karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex berhenti bekerja mulai bulan Maret. “Intinya PHK dan telah diputuskan 26 Februari,” kata Kepala Disperinaker Kabupaten Sukoharjo Sumarno di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).
Meski demikian, para pekerja Sritex tetap bekerja sampai dengan 28 Februari. “Off-nya mulai tanggal 1 Maret,” katanya.
Terkait hal tersebut, pihaknya sudah menyampaikan sejak awal bahwa yang menjadi hak karyawan adalah jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pesangon. “Kalau jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pensiun Itu ada di BPJS ketenagakerjaan, insya Allah aman,” katanya.
Ia mengatakan selama ini perusahaan sudah membayarkan premi secara tertib. “Tinggal Februari yang belum didaftarkan,” katanya.
Sebelumnya, karyawan mulai mengisi surat pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas dari putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Semarang. “Itu tadi pada ngisi sebagian. Kalau di-PHK kan ada suratnya,” kata Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Sritex Widada.
Ia mengatakan selain mengisi surat PHK, para karyawan juga melengkapi syarat agar bisa mencairkan jaminan hari tua (JHT). “Jadi JHT supaya segera cair,” katanya.
