Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan negara berpotensi tidak mencapai target usai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara akan mengelola dividen BUMN. Padahal, selama ini deviden BUMN termasuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.
Presiden Prabowo Subianto sendiri berencana akan meluncur BPI Danantara pada Senin (24/10/2025) pukul 10.00 WIB di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan PNBP sebesar Rp513,6 triliun dalam APBN 2025.
Baca Juga : Rosan Pimpin Danantara, Muliaman Dikabarkan Beralih ke Posisi Ini
“Namun karena dividen BUMN tidak lagi masuk ke APBN sebagai bagian dari PNBP, penerimaan negara akan berkurang,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).
Oleh sebab itu, dia menilai target PNBP dalam APBN 2025 harus disesuaikan. Tak hanya itu, pemerintah juga perlu mencari sumber penerimaan lain untuk menggantikan hilangnya dividen tersebut.
Baca Juga : : Rencana PHK Massal di AJB Bumiputera 1912, Manajemen Beri Penjelasan
Jika penerimaan negara dari PNBP berkurang signifikan tanpa sumber pengganti yang memadai, sambungnya, maka setoran dari PNBP tentu akan berkurang setidaknya dalam jangka pendek.
“Dengan berkurangnya penerimaan dari dividen BUMN, pemerintah harus memastikan bahwa pengurangan pengeluaran atau peningkatan penerimaan dari sumber lain dapat mengimbangi hilangnya dividen tersebut,” jelas Yusuf.
Baca Juga : : Viral Tarik Dana dari Bank BUMN Imbas Danantara, OJK hingga Luhut Beri Komentar
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai terlalu cepat menilai target penerimaan PNBP harus dikoreksi. Bagaimanapun, PNBP bukan cuma bersumber dari dividen BUMN.
PNBP, sambungnya, juga berasal dari kekayaan sumber daya alam hingga pelayanan publik. Oleh sebab itu, dia meyakini Kementerian Keuangan masih bisa mengusahakan agar target PNBP sebesar Rp513,6 triliun tercapai.
“Kalau [penerimaan] yang sumber daya alamnya naik terus, ininya bisa tertutupi, kan cukup. Berarti bisa ditambal,” kata Misbakhun di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025).
