RAGAMUTAMA.COM, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengklaim sudah ada dokumen roadmap atau peta jalan program 3 juta rumah yang disiapkan. Ia akan menyampaikannya ketika Komisi V DPR RI mengundang untuk rapat kerja.
“Besok (rapat/menyampaikan roadmap ke DPR) juga siap,” kata Ara kepada wartawan sebelum launching logo Kementerian PKP di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum pada Jumat malam, 21 Februari 2025. “Kalau peta jalan ada perubahan, kami juga siap.”
Kendati begitu, Ara tidak mau memberi penjelasan ketika ditanya ihwal prioritas program Kementerian PKP yang ia susun dalam roadmap program 3 juta rumah. “Nanti, pada waktunya, ya,” kata Politikus Partai Gerindra itu.
Ara hanya menyampaikan bahwa ia telah mengambil langkah-langkah untuk merealisasikan program 3 juta rumah. Salah satunya dengan menggandeng Bank Indonesia untuk memberi bantuan atau insentif pembiayaan. Ia juga menyinggung masuknya komitmen investasi dari investor luar negeri, seperti Qatar. “Itu kan rencana dan dijalankan,” kata dia.
Belakangan, ia didesak para pengembang perumahan untuk segera merilis roadmap program 3 juta rumah. Pasalnya, tanpa ada roadmap, pengembang belum mengetahui rumusan program pembangunan rumah di desa, kota, dan pesisir, berikut aturan dan ketentuannya. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah pun mengatakan pengembang belum bisa ambil peran yang tepat dalam program tersebut.
“Kami bekerja belum jelas. Tidak ada acuan,” kata Junaidi saat dihubungi Tempo pada Jumat, 14 Februari 2025.
Ketua Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono juga mengatakan pengembang perumahan belum memiliki arah pembangunan. Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran. “Kami mau diajak ke mana? Apa kami bantu FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) atau di sisi yang lain?” kata Ari pada Selasa, 18 Februari 2025.
Adapun masa kerja Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto sudah melewati 100 hari—yang merupakan masa krusial untuk mengukur kinerja pemerintah ke depan. Menurut Ari, ketika pemerintahan sudah berjalan 3 bulan lebih, implementasi program kerja mestinya sudah mulai terlihat. “Setahun ada 12 bulan dan ini sudah sepertiga tahun. Kalau setahun 3 juta rumah, mestinya sudah (membangun) satu juta,” ujarnya.
Belum terbitnya cetak biru peta jalan program 3 juta rumah hingga lewat 100 hari kerja pemerintahan Prabowo yang jatuh pada 28 Januari lalu turut menjadi sorotan Dosen Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga. Terlebih, sejak awal Nirwono sudah mengingatkan agar rencana induk program 3 juta rumah dimatangkan agar program ini terealisasi. Sebab, rencana induk akan menyamakan persepsi tentang program 3 juta rumah, terutama antara pemerintah pusat dengan daerah
“Bagaimana mau kerja kalau rencana induk belum ada? Ini kan terkait dengan informasi ke daerah yang mau dibangun,” kata Nirwono kepada Tempo.
Menurut Nirwono, seharusnya program 3 juta rumah—terutama program 2 juta rumah di pedesaan—sudah dimulai masuk tahap sosialisasi. “Disosialisasikan, dicek benar-benar butuh tidak? Di kota mana, berapa jumlahnya? Itu akan tergambar kalau ada rencana induk,” kata dia.
Pilihan Editor: Belum Ada Peta Jalan Program 3 Juta Rumah, Maruarar Sirait: Jangan Bingung
