KOMPAS.com – Wacana penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kembali mengemuka. Rencana menghilangkan BBM subsidi sebenarnya sudah mengemuka sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun demikian, rencana ini seolah timbul tenggelam mengingat pencabutan subsidi BBM bakal jadi gejolak nasional.
Teranyar rencana pemerintah menghilangkan BBM subsidi, baik pada Pertalite maupun Solar, berawal dari pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut mengaku mengusulkan ke Presiden Prabowo Subianto agar mencabut semua subsidi BBM dalam dua tahun mendatang. Dengan dicabutnya subsidi BBM, maka publik mau tidak mau harus beralih ke BBM satu harga.
“Pada akhirnya, saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar,” ungkap Luhut di acara Economic Outlook 2025 di The Energy Building, Jakarta, dikutip pada Sabtu (22/2/2025).
Dikatakan Luhut, dengan mencabut subsidi BBM, maka negara akan menghemat APBN hingga miliaran dollar AS. Impor BBM pun selama ini banyak menyedot devisa negara.
Baca juga: Penasaran Berapa Harga Bensin di Arab Saudi yang Kaya Minyak?
Ia lalu bicara soal kemungkinan penerapan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam mengindentifikasi kendaraan-kendaraan yang bisa tetap mendapatkan subsidi.
“Dengan kecerdasan buatan (AI), kita bisa mengidentifikasi kendaraan mana yang berhak mendapatkan jenis bahan bakar tertentu. Pemerintah juga terus memperbaiki teknologi ini, yang dikembangkan oleh lebih dari 300 anak muda Indonesia,” ungkapnya.
Usulan Bahlil
Di tempat terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan hingga saat ini skema subsidi BBM belum diputuskan.
Pemerintah masih melakukan kalkulasi ihwal skema apa yang akan diimplementasikan terkait subsidi BBM.
“Saya masih menghitung itu (skema BBM). Masih tetap ada (subsidi), dan nanti kami laporkan secara internal,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip dari Antara.
Bahlil menyampaikan bahwa skema blending (campuran) untuk subsidi bahan bakar mineral (BBM) menjadi alternatif yang paling memungkinkan untuk diterapkan.
Baca juga: Skema Blending Jadi Opsi Subsidi BBM, Bahlil: Hampir Diputuskan
“Kemungkinan, salah satu potensi di antara alternatif, yang sudah hampir mendekati keputusan itu adalah skema blending,” ucap Bahlil.
Adapun yang dimaksud dengan skema blending atau campuran, adalah pemberian subsidi dalam bentuk barang/komoditas produknya dan sebagian lainnya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Tanggapan Pertamina
Terkait hal itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pihaknya sebagai badan usaha yang mendapatkan penugasan dalam menyalurkan BBM subsidi, akan menjalankan kebijakan pemerintah.
Maka, Pertamina saat ini masih menunggu arahan pemerintah jika memang akan dilakukan perubahan skema penyaluran BBM.
“BBM subsidi kewenangan pemerintah, kami menunggu arahan pemerintah,” ujar Fadjar kepada Kompas.com.
Baca juga: Bahlil Minta Singapura Investasi di Hilirisasi Jika Ingin Beli Listrik Hijau
(Penulis: Yohana Artha Uly | Editor: Teuku Valdy, Erlangga Djumena)
