TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA – Inilah janji – janji para kepala daerah di Kalimantan Timur usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, program gratis (gratispol) hingga pembangunan infrastruktur.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah se- Indonesia, termasuk dari Kalimantan Timur pada Kamis (20/2/2025) di Istana Negara, Jakarta.
Ada delapan kepala daerah di Kalimantan Timur, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Rudy Masud dan Seno Aji serta 7 Bupati/ Walikota.
Sementara 3 kepala daerah, yakni Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Mahulu serta Berau masih menunggu putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Selepas mengikuti proses pelantikan di Istana Negara, Gubernur Kaltim Rudy Masud kembali berjalan ke komplek Monas.
Politisi Golkar itu terpantau keluar dari komplek Istana Jakarta sekitar pukul 11.15 WIB.
Baca juga: Usai Dilantik Presiden, Wempi Akui Pelantikan Jadi Bupati Malinau Harus Lalui 3 Tahap: Sangat Beda
Dia berjalan didampingi istrinya, Syarifah Suraidah, yang mengenakan busana berwarna biru muda.
Langkahnya pelan, tidak tergesa-gesa. Tampak Rudy sempat menyalami para pendukung yang sudah berada dan menunggu dari luar komplek istana.
Dirinya juga sempat melayani swafoto dengan beberapa pendukungnya.
“Terimakasih, terimakasih,” ucap Rudy saat disalami pendukung.
“Alhamdulillah prosesi pelantikan berjalan lancar,” singkatnya sambil berlalu menuju komplek Monas.
Tak berselang lama, dia turut disusul oleh wakilnya, Seno Aji, yang juga didampingi istri.
Selepas dilantik, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan dalam masa kepemimpinannya bersama wakilnya, Seno Aji, akan mengayomi seluruh masyarakat Kalimantan Timur tanpa terkecuali.
“Insyaallah, lima tahun ke depan kita akan bersama-sama berkolaborasi, bahu membahu mewujudkan Kalimantan Timur Sukses dan Generasi Emas 2045,” tegas Rudy Mas’ud.
Hal penting yang ditegaskannya adalah tentang program andalan mereka saat kampanye, yakni Gratispol.
Baca juga: Gubernur Kaltim Terpilih Rudy Masud Siap Ikut Retret di Markas Akmil, Pembekalan 505 Kepala Daerah
Rudy meyakini salah satu pemutus rantai kemiskinan dan kebodohan adalah pendidikan.
“Inti Program Gratispol, bahwa yang akan mampu memutus rantai kemiskinan dan kebodohan itu adalah pendidikan. Maka pendidikan harus kita letakkan yang pertama,” tegas Rudy.
Ia bersyukur, sebab ketika daerah lain seperti Papua rakyatnya masih menuntut pendidikan gratis, pihaknya sudah menyiapkan Program Gratispol untuk pendidikan gratis warga Kaltim mulai jenjang SMA/SMK, S1, S2 hingga S3.
Mantan legislator Senayan itu memastikan Program Gratispol ini akan segera dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur dalam era kepemimpinannya.
“Intinya, dalam lima tahun ke depan, kita harus berakselerasi melakukan lompatan-lompatan jauh karena Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara dan barometer nasional bahkan internasional,” yakin Rudy.
“Kalimantan Timur minimal harus sejajar dengan Jakarta. Tapi kita juga ingin sejajar dengan Singapura, Brunei, Korea dan Jepang. Saya yakin bisa. Manjadda wajadda. Siapa bersungguh-sungguh, pasti dia akan berhasil,” pungkasnya.
Begitupun Wakil Gubernur Seno Aji mengatakan, meski secara nasional Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan program penghematan dan efisiensi, namun hal itu tidak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Program Gratispol.
“Jadi, jangan khawatir dengan adanya efisiensi yang sedang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Efisiensi ini bukan krisis moneter,” ujar Seno Aji.
Baca juga: Dilantik Presiden Prabowo, Bupati Bulungan Syarwani: Keberagaman jadi Pondasi Pembangunan
Dia yakin, pemerintahan nasional sedang menyisihkan anggaran untuk digunakan bagi peruntukan lain yang lebih tepat guna dan tepat sasaran.
“Kami sudah memastikan anggaran di Kalimantan Timur tercukupi dan hanya sebagian kecil kita bisa minimalisasi. Tetapi untuk program-program unggulan akan tetap kita lakukan dengan baik,” tegas Seno.
Pelantikan yang menjadi sejarah baru kepala daerah seluruh Indonesia dilantik secara bersama-sama dan langsung oleh Presiden RI ini juga dihadiri oleh mantan Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik.
Rahmad Fokus Infrastruktur
Walikota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, memfokuskan perbaikan fasilitas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pasca dilantik di periode keduanya
Diantaranya, menurut Rahmad, infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan birokrasi menjadi fokus utama dalam 100 hari menjabat.
Menurutnya, hal ini dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempermudah akses layanan publik.
“Ya, tentu kita akan memperbaiki semua fasilitas yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Salah satunya adalah infrastruktur, kemudian birokrasi yang harus kita tingkatkan agar lebih baik lagi,” ujar Rahmad usai pelantikan di Jakarta.
Dia beranggapan, salah satu upaya yang akan dilakukan adalah mencari cara untuk mempermudah dan mendekatkan para pejabat serta pegawai dalam melayani masyarakat.
Dengan langkah ini, diharapkan proses administrasi dan layanan publik dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Baca juga: Ikut Gladi Bersih Jelang Pelantikan, Zainal – Ingkong Kompak Tunjukkan “Salam Kaltara di Hati”
Soal infrastruktur, Rahmad juga menyebut pentingnya penyelesaian masalah air bersih yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
“Insya Allah, kami berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini. Kepedulian kami, tentu saja, akan terus kami wujudkan bersama dengan pemerintah,” tambahnya saat didampingi wakilnya, Bagus Susetyo.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitasnya.
“Kami juga memohon dukungan serta doa dari seluruh jajaran, stakeholder, dan terutama masyarakat Kota Balikpapan,” pungkasnya.
Langsung Panggil OPD
Fahmi Fadli-Ikhwan Antasari telah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Paser oleh Presiden RI, Prabowo Subianto di Istana Merdeka
Pasca dilantik, Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Paser terpilih itu, akan segera merealisasikan visi misi Paser Tuntas (Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera) sebagai kelanjutan dari Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera (MAS).
Dalam memulai periode keduanya ini, Bupati Paser, Fahmi Fadli akan mengambil langkah percepatan Paser Tuntas dengan berkoordinasi ke seluruh OPD dilingkungan Pemkab Paser.
“Dalam waktu dekat ini, kami akan segera membuat dokumen RPJMD dengan menyusun Renstra dan Renja bersama seluruh OPD dilingkungan Pemkab Paser, supaya program Paser Tuntas segera direalisasikan,” terang Fahmi.
Perihal adanya efesiensi anggaran yang merupakan instruksi Presiden RI, hal itu tidak berpengaruh besar dalam masa pemerintahannya kedepan.
Diakui, Ia telah memiliki langkah-langkah strategis dalam merealisasikan visi misi Paser Tuntas agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca juga: Dilantik Presiden Prabowo Subianto, Khairul-Ibnu Saud Realisasikan Janji Kampanye: Bisa Lebih Baik
“Kami rasa dengan adanya efesien anggaran ini, tidak berpengaruh besar terhadap masa pemerintah kami karena kami sudah menyiapkan strategi untuk perkembangan daerah kedepannya,” tandasnya.
Sementara itu, Wabup Paser, Ikhwan Antasari mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser tahun 2025 telah disahkan.
Sebagian besar dari anggaran tersebut, sudah masuk dalam visi misi Paser Tuntas yang diharapkan dalam 100 hari kerja pemerintahan Fahmi-Ikhwan dapat berjalan dengan baik.
“Dengan adanya efesien anggaran tentunya tidak berpengaruh besar, karena sebagian besar APBD Paser 2025 sudah masuk dalam visi misi Paser Tuntas,” tutup Ikhwan.
Fokus Program Prioritas
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa pada periode kedua kepemimpinannya, ia akan tetap fokus pada program prioritas yang telah dirancang untuk memastikan pembangunan kota yang berkelanjutan.
Andi Harun menyebutkan adapun tiga kategori utama yang menjadi fokus utama pemerintahannya bersama Saefuddin Zuhri sebagai Wakil Wali Kota Samarinda di periode 2025-2030.
Diantaranya yakni pengendalian banjir, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pembangunan tata kota, serta pembangunan ekonomi.
“Trisula program utama ini akan menurunkan program kegiatan di berbagai OPD di lingkup Pemkot Samarinda dalam bentuk teknis.
Namun, ujungnya adalah bagaimana ketiga program ini benar-benar disusun berdasarkan prioritas dan kebutuhan rakyat,” ujar Andi Harun.
Ia menegaskan bahwa ketiga aspek tersebut mencakup permasalahan utama yang masih menjadi tantangan di Kota Samarinda.
Dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini, Pemkot Samarinda akan terus mengoptimalkan kebijakan dan program kerja yang telah disusun.
Selain itu, Andi Harun turut menyoroti isu efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, program yang dijalankan harus benar-benar mencerminkan realitas permasalahan yang ada di daerah, terutama dengan latar belakang keterbatasan anggaran yang tersedia.
“Inilah definisi sesungguhnya dari program prioritas. Kita ingin program yang dilaksanakan oleh kepemimpinan daerah benar-benar menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Samarinda.
Misalnya, pengendalian banjir, penanganan sampah, termasuk penataan tata kelola pelayanan publik seperti kesehatan dan pembangunan ekonomi,” jelasnya.
Dalam aspek pembangunan ekonomi, Andi Harun menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi.
Ia menyebutkan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan menjaga ketersediaan stok bahan pokok, tetapi juga memastikan kelancaran distribusi pasokan agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Kita harus ikut irama dan menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Kita juga punya tugas besar dalam menjaga inflasi.
Ini tiga prioritas yang kami anggap penting dan tingkatkan di periode kedua ini,” pungkasnya. (snw/ave/zyn/syf)
Baca berita Tribun Kaltara terkini di Google News
