TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menilai program 3 juta rumah per tahun masih belum jelas karena hingga kini belum ada rencana detail program pembangunan rumah di pedesaaan maupun perkotaan tersebut. Musababnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) belum merilis roadmap atau peta jalan program tersebut.
“Program satu juta rumah di kota, satu juta di desa, satu juta di pesisir seperti apa, kami belum tahu,” kata Ari dalam konferensi pers lima asosiasi pengembang perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Februari 2025. “Gelap gulita.”
Padahal, masa kerja Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto sudah melewati 100 hari—yang merupakan masa krusial untuk mengukur kinerja pemerintah ke depan. Menurut Ari, ketika pemerintahan sudah berjalan 3 bulan lebih, implementasi program kerja mestinya sudah mulai terlihat.
“Setahun ada 12 bulan dan ini sudah sepertiga tahun. Kalau setahun 3 juta rumah, mestinya sudah (membangun) satu juta,” kata Ari. Karena itu, ia mendesak Kementerian PKP fokus menyelesaikan roadmap program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu.
Pasalnya, ketidakjelasan peta jalan program 3 juta rumah mulai membuat para pengembang perumahan pesimistis. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menilai semangat Presiden Prabowo menyediakan hunian bagi masyarakat belum bisa dijalankan Kementerian PKP.
“Program ini kami sambut dengan baik dan kami anggap energi baru terkait dengan masa depan perumahan,” kata Junaidi. “Tapi, program yang disampaikan tidak tercapai kalau kondisi kementerian PKP yang gaya kepemimpinan menterinya saya anggap memancing kegaduhan di publik.”
Selain peta jalan yang belum jelas, Junaidi menyinggung wacana Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara yang sempat disampaikan ke publik. Di antaranya terkait dengan rumah gratis. “Ini merugikan pengembang karena saat itu banyak orang tidak jadi beli (rumah) dan membuat masyarakat juga kebingungan,” ujarnya.
Kemudian, Juanidi menambahkan, wacana terkait penurunan harga rumah. Ia menilai situasi itu membuat ekosistem perumahan yang kondusif berubah menjadi gaduh.
Junaidi juga menyoroti rencana Ara membangun perumahan dari lahan koruptor yang disita negara. Sebelumnya, Ara mengklaim Kejaksaan Agung sudah menyiapkan 1.000 hektare lahan yang disita dari koruptor di Banten untuk membangun perumahan rakyat. “Ini mimpi sangat jauh. Tidak gampang. Tanah negara yang ada saja belum jelas, apalagi bicara tanah koruptor,” kata Junaidi.
Belum terbitnya roadmap peta jalan program 3 juta rumah hingga lewat 100 hari kerja pemerintahan Prabowo yang jatuh pada 28 Januari lalu menjadi sorotan Dosen Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga.
Terlebih, sejak awal Nirwono sudah mengingatkan agar rencana induk program 3 juta rumah dimatangkan agar program ini terealisasi. Menurut dia, rencana induk diperlukan untuk menyamakan persepsi tentang program 3 juta rumah, terutama antara pemerintah pusat dengan daerah.
“Bagaimana mau kerja kalau rencana induk belum ada? Ini kan terkait dengan informasi ke daerah yang mau dibangun,” kata Nirwono kepada Tempo.
Menurut Nirwono, seharusnya program 3 juta rumah—terutama program 2 juta rumah di pedesaan—sudah dimulai masuk tahap sosialisasi. “Disosialisasikan, dicek benar-benar butuh tidak? Di kota mana, berapa jumlahnya? Itu akan tergambar kalau ada rencana induk,” kata dia.
Pada awal Januari, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah sempat mengatakan blueprint peta jalan program 3 juta rumah akan disampaikan saat rapat bersama Komisi V. Saat itu, ia berujar dokumen masih disiapkan sembari menunggu masa reses DPR selesai. Namun teranyar, ketika ditanya Tempo usai rapat bersama Komisi V DPR pada Kamis, 6 Februari 2025, Fahri mengatakan blueprint akan disampaikan dalam rapat kerja berikutnya. “Kan di raker yang akan datang,” ujarnya.
Adapun sebelumnya, melalui keterangan tertulis pada 15 Januari 2025, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan bahwa peta jalan program 3 juta rumah masih disiapkan. Adapun salah satu fokus yang bakal dieksekusi kementeriannya adalah program Kredit Pemilikan Rumahdengan skema Fasilitass Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP.
Ara juga akan mendorong penetapan pembangunan rumah di perkotaan yang terintegrasi moda transportasi umum sebagai proyek strategis nasional (PSN). Selebihnya, ia menginstruksikan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah fokus mencari investor luar negeri.
Pilihan Editor: Maruarar Sirait Minta Dukungan BI dalam Program 3 Juta Rumah, Respons Perry Warjiyo?
