TEMPO.CO, Jakarta – Tagar Kabur Aja Dulu sedang menjadi sorotan para warganet di media sosial. Hal tersebut diduga bermula atas kekecewaan beberapa warga negara Indonesia (WNI) terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak peduli terhadap nasib rakyat, salah satunya mengenai pemangkasan anggaran.
Ramainya #KaburAjaDulu pun memantik reaksi berbagai kalangan, mulai dari jajaran menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, hingga kelompok legislatif. Lantas, apa saja tanggapan pemerintah?
Menaker Yassierli: Ini Tantangan bagi Pemerintah
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa tren #KaburAjaDulu merupakan bentuk aspirasi masyarakat. Dia menyebut hal tersebut sebagai tantangan bagi pemerintah.
“Ini tantangan buat kami kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah create better jobs (ciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik), itu yang kemudian menjadi catatan kami,” ujar Yassierli di Istana Kepresidenan, Senin, 17 Februari 2025.
Dia menuturkan bahwa memang ada banyak peluang bekerja di luar negeri. Namun dia meyakini bahwa tujuan masyarakat ke negara lain untuk meningkatkan kemampuan. “Kemudian kembali ke Indonesia bisa membangun negeri, ya tidak masalah,” kata Yassierli.
Menteri ATR Nusron Wahid: Kurang Cinta Tanah Air
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan masyarakat yang mengikuti tren Kabur Aja Dulu seolah menunjukkan kurangnya sikap patriotik terhadap tanah air.
“Kalau ada (tagar) Kabur Aja Dulu, itu kan dia ini warga negara Indonesia apa tidak? Kalau kita ini patriotik sejati, kalau memang ada masalah kita selesaikan bersama,” kata Nusron setelah memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.
Nusron menuturkan bahwa kabur ke luar negeri bukan menjadi solusi bersama, karena menurutnya, persoalan yang ada harus diselesaikan. Dia mengklaim bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat, serta siap berdialog bila ada isu tertentu.
“Kalau kemudian hopeless (hilang harapan) gitu, seakan-akan kabur aja dulu, itu menandakan, ya mohon maaf, kurang cinta terhadap tanah air. Jadi, kalau ada masalah ayo kita selesaikan. Masyarakat, pemerintah, siap berdialog,” ucap Nusron.
Kementerian Kependudukan: Tak Ancam Penurunan Populasi
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan fenomena Kabur Aja Dulu tidak akan mengancam penurunan populasi. Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono mengatakan tren tersebut sekadar luapan sesaat akibat ketidaktahuan warganet tentang prosedur panjang untuk menjadi penduduk tetap di luar negeri.
“Saya kira tidak sampai sejauh itu, kecil kemungkinan untuk jadi ancaman penurunan populasi. Migrasi ke negara lain secara besar-besaran bukan suatu perkara mudah, karena hanya orang yang mempunyai kualifikasi tertentu yang dibutuhkan suatu negara untuk bisa mendaftar visa kunjungan atau menjadi permanent resident (penduduk tetap) di suatu negara,” kata Budi ketika dihubungi melalui pesan pendek di Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.
Dia menegaskan pemerintahan Prabowo-Gibran sedang bekerja keras untuk menyesuaikan anggaran supaya program-program yang dijalankan dapat berjalan optimal, efektif, dan tepat sasaran kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Namun, lanjut dia, masyarakat perlu melihat tren #KaburAjaDulu dari sisi positif, di mana generasi muda dan berbakat yang bekerja di luar negeri justru dapat meningkatkan devisa negara.
“Itu (brain drain) justru akan memperluas diaspora dan jejaring internasional, yang tentu saja bisa bermanfaat bagi negara,” ucap Budi.
Dia mengungkapkan bahwa pihaknya akan menanggapi fenomena Kabur Aja Dulu sebagai masukan untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan ketenagakerjaan, supaya pengangguran berkurang.
Menteri P2MI Karding: Terlebih Dahulu Meningkatkan Keterampilan
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding sendiri justru mendorong peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ketika merespons tren #KaburAjaDulu. Dia menganggap fenomena bekerja di luar negeri sebagai hal positif.
Namun, dia menekankan tentang pentingnya bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan sebelum memilih merantau ke luar negeri. “Dengan catatan, masyarakat yang mempunyai keinginan (bekerja ke luar negeri), terlebih dahulu meningkatkan keterampilan dan kemampuannya,” ujar Karding di Jakarta, Senin, 17 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Kepala PCO Hasan Nasbi: Pemerintah Tidak Larang Masyarakat Merantau
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan pemerintah tidak melarang WNI yang ingin merantau ke luar negeri. Namun, dia meminta masyarakat harus menaati seluruh prosedur yang berlaku di negara tujuan.
“Harus taat prosedur, supaya tidak jadi pendatang haram. Kalau orang mau merantau, tidak boleh dilarang,” kata Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.
Dia menjelaskan bahwa merantau merupakan tindakan yang bagus. Dia pun mengingatkan supaya masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri harus memiliki kemampuan.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Kalau Perlu Jangan Balik Lagi
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengaku tidak mempermasalahkan fenomena Kabur Aja Dulu yang ramai di media sosial. “Hashtag-hashtag, enggak apa-apa lah, masak hashtag kami peduliin,” ucap dia ketika ditemui di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.
Dia pun tidak terlalu banyak berkomentar mengenai tagar yang viral di berbagai kanal media sosial itu. Dia bahkan mempersilakan WNI yang ingin pindah dari Indonesia. Namun, dia menghimbau agar masyarakat yang sudah meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk tidak kembali lagi.
“Mau kabur, kabur aja lah. Kalau perlu jangan balik lagi,” ujar Immanuel.
Sapto Yunus, M. Raihan Muzzaki, Hendrik Yaputra, dan Vedro Imanuel Girsang berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Apa Dampaknya Jika Pemerintah Mematok Harga Gabah di Tingkat Petani
